Sejarah Lembaga Penyuluhan Pertanian
Awal perkembangan sumberdaya manusia
dimulai dari peran Kebun Raya Bogor yang telah berdiri sejak tahun 1817. Fungsi
Kebun Raya yang semula untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang botani tropis
kemudian berkembang untuk studi pertanian rakyat bagi bumi putera dan
perkebunan milik bangsa Eropa. Pada tahun 1876, Kebun Raya membangun Kebun
Budidaya Tanaman (Kultuurtuin) di Cikeumeuh Bogor dengan mandat untuk
melaksanakan 3 fungsi, yaitu: penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Disamping
membangun kebun percobaan dengan fungsi penelitian, juga dibangun kebun-kebun
percontohan dan sekolah pertanian sebagai bagian dari fungsi penyuluhan dan
pendidikan pertanian.
Dengan berdirinya Departemen Pertanian (Departemen Van Landbouw, 1905) penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan pertanian bagi rakyat pribumi menjadi lebih mantap dan profesional setelah mendapat dukungan dan persetujuan dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan pada tahun 1900. Secara berturut-turut berkembang cabang pendidikan pertanian, seperti Sekolah Hortikultura (1900), Sekolah Pertanian (1903), Sekolah Dokter Hewan (1907), Culture School (1913), Lanbouw Bedriff School (1922), dan Middlebare Boschbauw School pada tahun 1938.
Setelah Indonesia merdeka, pengembangan SDM pertanian diupayakan lebih serius lagi dibawah pembinaan Kementerian Kemakmuran (1945-1950). Lembaga Kementerian Kemakmuran mengalami reorganisasi menjadi Kementerian Pertanian (1950-1960) dan kemudian menjadi Departemen Pertanian hingga saat ini. Agar penyelenggaraan pengembangan SDM pertanian dapat lebih memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, maka Kementerian/Departemen Pertanian membentuk lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian di tingkat pusat yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
Pada awalnya kegiatan pendidikan dan latihan di lingkungan Departemen Pertanian diselenggarakan oleh masing-masing unit Eselon I Departemen Pertanian. Keadaan ini menyebabkan terciptanya aparat pendidikan pertanian yang satu sama lain bekerja secara terpisah dan kurang sesuai dengan keperluan pembangunan pertanian.
Dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/Org/2/1972 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1972 menetapkan garis-garis kebijaksanaan pendidikan dalam sektor pertanian sehingga dapat memperbaiki keadaan tersebut. Salah satu kebijaksanaan yang penting dalam Keputusan tersebut adalah ditetapkannya nama Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPPLP) sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Departemen Pertanian. Sedangkan pendidikan pertanian itu dilaksanakan melalui sekolah-sekolah pertanian proyeksi baru yang bersifat polivalen di SPMA, SNAKMA dan SUPM Budidaya sebagai satu kelompok Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP).
Sejak tahun 1968-1974 terjadi
penggabungan departemen atau sebagian departemen lain menggabungkan kedalam
Departemen Pertanian, sehingga susunan organisasi Departemen Pertanian menjadi:
- Menteri Pertanian
-
Sekretaris Jenderal
- Direktorat Jenderal Pertanian
- Direktorat Jenderal Kehutanan
- Direktorat Jenderal Peternakan
- Direktorat Jenderal Perikanan
- Direktorat Jenderal Perkebunan
- BIMAS
Susunan Organisasi Departemen Pertanian
ini berlaku sampai dengan Tahun 1974, kemudian muncul ketetapan baru yaitu
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi
Departemen dan Keputusan Presiden nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi
Departemen.
Dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974 diputuskan bahwa pada Departemen Pertanian dibentuk dua unit eselon I
baru, yaitu :
- Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian
- Badan Pendidikan, Latihan dan
Penyuluhan Pertanian.
Dengan demikian Badan Pembinaan
Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPPLP) barulah menjadi Badan Pendidikan,
Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP), sejak tahun 1974 dengan salah satu
tupoksinya menyelenggarakan penyuluhan pertanian di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah dilaksanakan oleh BPLPP.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983, Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan
Pertanian mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan,
latihan dan penyuluhan pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Pertanian.
Sesuai dengan perubahan struktur
organisasi melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990,
nama Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian berubah menjadi Badan
Pendidikan dan Latihan Pertanian dengan tugas pokok mengkoordinasikan, membina
dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertanian serta merumuskan metodologi
penyuluhan berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Selanjutnya tugas Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian disempurnakan kembali melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994, dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen berdasarkan kebijaksanaan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut Badan Diklat Pertanian terdiri dari :
1. Sekretariat Badan Diklat Pertanian
2. Pusat Pembinaan dan Pendidikan
Pertanian
3. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai
4. Pusat Pendidikan dan Latihan
Penyuluhan Pertanian
Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan
diklat pertanian dilaksanakan oleh jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Diklat
Pertanian dengan jumlah 61 UPT yang terdiri dari :
1. Sekolah Tinggi Perikanan (STP)
2. Akademi Penyuluhan Pertanian (APP)
3. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)
4. Balai Penataran dan Latihan Pegawai
(BPLP)
5. Balai Latihan Pegawai Pertanian
(BLPP)
6. Balai Keterampilan Penangkapan Ikan
(BKPI)
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Pertanian (BPPFP)
8. Balai Metodologi Informasi Pertanian
BMIP)
9. Balai Informasi Pertanian (BIP).
Mulai tahun 1994/1995, pengelolaan BIP
dialihkan kepada Badan Litbang Pertanian.
Perubahan/ penyempurnaan organisasi tersebut merupakan antisipasi pengaruh-pengaruh atas perkembangan program pembangunan pertanian khususnya pembangunan nasional pada umumnya. Diharapkan dengan organisasi yang ada dapat dijadikan suatu perangkat kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, aparatur pemerintahan yang dilaksanakan untuk :
Perubahan/ penyempurnaan organisasi tersebut merupakan antisipasi pengaruh-pengaruh atas perkembangan program pembangunan pertanian khususnya pembangunan nasional pada umumnya. Diharapkan dengan organisasi yang ada dapat dijadikan suatu perangkat kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, aparatur pemerintahan yang dilaksanakan untuk :
1. meningkatkan penguasaan kualitas ilmu
pengetahuan dan teknologi pertanian yang berorientasi agrbisnis dan
agroindustri
2. meningkatkan penguasaan kualitas
pengetahuan keterampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin,
tanggung jawab moral, etika dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
Pada tahun 1998 dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/2/1998 Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian
dirubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Dengan perubahan
tersebut tugas dan fungsi dari Badan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian tugas menyelenggarakan pengkajian dan perumusan rencana pengembangan
sumber daya manusia pertanian dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
pertanian serta pembinaan penyuluhan pertanian dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas departemen berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tersebut, Badan Pendidikan
dan Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan perencanaan
pengembangan sumber daya manusia pertanian
b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan
pendidikan dan pelatihan pegawai pertanian
Dengan berkembangnya tugas-tugas urusan
pemerintah maupun pembangunan pertanian, maka kelembagaan Badan Diklat
Pertanian juga berkembang dan namanya berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 160/Kpts/OT.210/12/2000. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan
Pendayaan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian berdasarkan Menteri dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan dan
perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian
b. pengkajian dan penyediaan informasi
sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian
c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan
pertanian
d. evaluasi kebijaksanaan dan
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian
e. pelaksanaan administrasi badan